Satrio Aris Munandar Blog's

Oleh: Satrio Arismunandar Meski sudah terdesak dan semakin lemah secara militer, ISIS masih bertahan di Irak, bahkan tetap melancarkan fteror. Situasi keamanan di Irak ternyata masih rawan, dan ini berpengaruh pada prospek hubungan bilateral Indonesia - Irak. Rangkaian ledakan bom bunuh diri yang menewaskan 94 orang dan melukai 150 warga lain di Baghdad, ibukota Irak, pada 11 Mei 2016, seolah-olah teriakan lantang ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) untuk menyatakan, dirinya masih eksis. Hari-hari teror kelompok ekstrem ISIS tampaknya tidak mudah berlalu di negeri seribu satu malam itu. Dan ini akan mempengaruhi hubungan Irak dengan banyak negara, khususnya Indonesia. Sehari sesudah serangan 11 Mei, ISIS kembali melancarkan serangan serempak di Baghdad, Ramadi, dan Falujah. Empat polisi terbunuh dan 10 lainnya luka-luka, dalam serangan bunuh diri ISIS ke pos polisi Abu Ghraib, sebelah barat Baghdad. Al-Jazeera melaporkan, 23 tentara Irak tewas akibat serangan di kawasan utara dan t...

Oleh: Satrio Arismunandar Pengampunan pajak di berbagai negara sebetulnya adalah program yang bertujuan baik. Namun, RUU Pengampunan Pajak bisa menjadi kontroversial, ketika mencakup pengampunan pajak bagi para pelaku korupsi. Rencana Presiden Joko Widodo untuk segera menggolkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke DPR-RI memicu munculnya pro dan kontra. Sejatinya, tujuan dan target dari pengampunan pajak itu masuk akal. Untuk menggenjot program infrastruktur dibutuhkan banyak dana, sementara APBN yang ada tidak mencukupi. Maka pemerintah harus putar otak dan mencari terobosan untuk mengisi kesenjangan anggaran tersebut. Banyaknya dana milik warga negara RI yang diparkir atau lebih tepat “disembunyikan” dan “diamankan” di luar negeri memberi ide. Yakni, bagaimana agar dana yang selama ini menganggur itu bisa dipulangkan ke Tanah Air dan dimanfaatkan. Karena berbagai pertimbangan, pemilik dana –yang selama ini tidak membayar pajak atas dananya tersebut-- enggan mem...

Oleh: Satrio Arismunandar Pengembangan daerah perbatasan perlu komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten (lokasi prioritas), dan lembaga non-pemerintah. Hal ini dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi maupun masyarakat, untuk membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan negara yang terkoordinasi dan bersinergi. Demikian salah satu rumusan Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditetapkan di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Rabu malam (11/5). Rakor itu diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam peningkatan investasi di daerah perbatasan, seperti terbatasnya infrastruktur dasar untuk sosial dan ekonomi, serta kapasitas dalam pengelolaan potensi SDA perlu lebih ditingkatkan, dalam optimalisasi pel...

Oleh: Satrio Arismunandar Salah satu program utama pemerintah saat ini adalah membenahi dan membangun daerah perbatasan. Banyak permasalahan yang dihadapi desa-desa di kawasan perbatasan Indonesia, mulai dari keterbatasan akses, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, permukiman, hingga pada sarana ekonomi yang berdampak pada keterisolasian. Hal ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat kepadatan penduduk yang rendah, disertai dengan kesempatan berusaha yang rendah pula. Belum lagi, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat pada pos lintas batas, kependudukan, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan diperparah dengan minimnya keamanan. Menurut Dra. Endang Supriyani, MM., Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan tidak akan dapat diatasi oleh satu atau dua instansi saja. Permasalahan itu har...

Oleh: Satrio Arismunandar Bocornya dokumen Panama Papers mengungkap data warga, yang memarkir dananya di luar negeri, antara lain untuk menghindari pajak. Namun kebocoran ini justru memberi momentum bagi pemerintah Jokowi untuk memajukan agenda pengampunan pajak. Semua dimulai dari kehebohan bocornya 11,5 juta dokumen investasi berkapasitas 2,6 terabit milik Mossack Fonseca ke media Jerman, Suddeutsche Zeitung dan dibagikan kepada konsorsium jurnalis investigatif internasional (ICIJ), untuk kemudian diselidiki oleh lebih dari 100 grup media di dunia. Dokumen yang diberi label "Panama Papers" itu mengarah kepada 214 ribu entitas perusahaan di banyak negara. Mossack Fonseca sendiri memiliki cabang di lebih dari 35 negara. Dokumen itu menyebutkan nama 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau mantan pemimpin negara. Dalam dokumen itu disebut 2.960 nama wajib pajak Indonesia, yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca. Peru...