Satrio Aris Munandar Blog's

Oleh Satrio Arismunandar Box: Sikap Media Terhadap Konflik Komunal Konflik komunal adalah konflik yang terjadi antara warga dari komunitas-komunitas yang berbeda. Komunitas itu sendiri disatukan oleh sejumlah kesamaan, seperti: agama dan kepercayaan; etnis (suku); ras; dan sebagainya. Banyak konflik komunal terjadi di Indonesia, terutama di era Orde Baru dan masa transisi ke arah demokrasi pasca berhentinya presiden Soeharto. Konflik-konflik ini umumnya terjadi di daerah-daerah, dan diwarnai oleh persengketaan berlatar belakang etnis atau agama. Konflik tersebut dalam beberapa kasus telah berkembang menjadi pertikaian berdarah, yang memakan korban ribuan warga sipil, dan menjadi problem keamanan yang akut. Dalam upaya menangani, meredakan, meredam, dan menyelesaikan konflik komunal semacam ini, pemerintah tak bisa tidak perlu melibatkan aparat militer, kepolisian , dan intelijen. Hal itu harus dilakukan meskipun disadari bahwa konflik komunal tidak bisa diselesaikan secara tuntas deng...

Oleh Satrio Arismunandar Box: Sikap Media Terhadap RSK di Indonesia Sikap media era reformasi terhadap RSK di Indonesia sebetulnya cukup bervariasi. Untuk beberapa media cetak mapan bersirkulasi nasional, seperti Majalah Tempo atau Harian Kompas, secara umum dapat dikatakan bahwa media bersikap mendukung RSK. Secara berkala, berbagai media meliput perkembangan proses RSK. Sayang, belum ada penelitian yang sangat cermat dan komprehensif tentang penyikapan media terhadap isu-isu RSK. Namun, secara sepintas bisa dikatakan cukup positif, meski belum sangat intensif. Jika bicara tentang RSK, ukurannya secara sederhana adalah seberapa jauh aktor-aktor keamanan telah men jalankan agenda reformasi itu. Terhadap TNI atau militer, misalnya, isu yang disorot adalah kinerja pemerintah terkait langkah pengambilalihan bisnis TNI, yang di era Orde Baru bisa dibilang sudah begitu meluas dan tak terkendali. Sebagian besar media memberitakan, program itu pantas memperoleh rapor merah karena hingga saat ...

Oleh Satrio Arismunandar Hubungan Media dengan Organisasi Masyarakat Sipil (LSM, akademisi) Dalam kerangka upaya bersama untuk mendukung RSK, media sebetulnya ditempatkan dalam kubu yang sama dengan komponen masyarakat sipil lainnya, seperti LSM dan kalangan akademisi. Meski ketiganya adalah institusi yang berbeda dengan tugas dan fungsi yang berbeda, dalam konteks RSK, media dapat bermitra dengan LSM dan kalangan akademisi. Manakala terjadi kemandegan atau hambatan dalam proses RSK, seperti terlihat sekarang, media dapat bekerja bahu-membahu dengan LSM dan akademisi untuk menembus kemandegan tersebut. Misalnya, salah satu agenda yang dapat digalang bersama adalah penyusunan dan penyelesaian regulasi terkait, seperti RUU Peradilan Militer, RUU Intelijen, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Komponen Cadangan, dan lain-lain. Juga dalam mendorong formulasi yang jelas dalam menghapus bisnis militer, yang sampai awal 2010 ini terasa terkatung-katung. Amanat pengambilalihan bisnis yang dikelola ...

Oleh Satrio Arismunandar Hubungan Media dengan BIN dan lembaga intelijen lainnya Komunitas intelijen perlu mengakomodasi tuntutan demokratis bagi keterbukaan dan akuntabilitas, seraya pada saat yang sama juga memelihara kerahasiaan yang dibutuhkan bagi layanan intelijen untuk berfungsi seara efektif. Dalam hal ini, kontrol demokratis terhadap sektor intelijen adalah sebuah tantangan, bahkan bagi negara-negara demokrasi yang sudah mapan. Kita lihat contoh Amerika di era Presiden George W. Bush, di mana sektor intelijen pun melakukan banyak penyimpangan untuk membenarkan kebijakan “perang melawan terror” dan invasi militer ke Irak dan Afganistan. Sejumlah isu penting dalam konteks sektor intelijen adalah: Pertama, kurangnya interaksi, keterlibatan, dan partisipasi publik dalam diskusi sektor intelijen. Penggunaan kerahasiaan yang tak terkontrol dan berlebihan, yang berpotensi untuk disalahgunakan, bahkan menjadi sumber ketidakstabilan dan menghambat upaya penanganan ancaman-ancaman tert...

Oleh Satrio Arismunandar Hubungan Media dengan Polri Persoalan mendasar yang dihadapi, dalam upaya menjalin hubungan yang konstruktif bagi kehidupan demokrasi, antara institusi media dan kepolisian bisa dibilang tak jauh berbeda dengan hubungan antara media dan TNI. Media punya banyak pengalaman pahit dengan polisi ketika di bawah rezim Orde Baru. Saat itu polisi bukan saja secara institusional masih menjadi bagian dari militer (ABRI), tetapi juga polisi lebih berperan sebagai alat kekuasaan ketimbang pelayan masyarakat. Beberapa kasus di bawah adalah contohnya. Kasus yang sangat mencoreng citra polisi di mata media adalah pembunuhan terhadap Fuad Muhammad Syafruddin (32) atau Udin. Wartawan Harian Bernas , Yogyakarta, itu dianiaya oleh orang tidak dikenal, sehingga menderita koma, dan akhirnya meninggal di rumah sakit pada 16 Agustus 1996. Sebelum insiden itu, Udin sering menulis artikel kritis tentang kebijakan Bupati Bantul, Kolonel (Art) Sri Roso Sudarmo. Pihak kepolisian Bantul t...

Oleh Satrio Arismunandar Hubungan Media dengan TNI Kalau toh ada ganjalan dalam hubungan antara media dan TNI, itu adalah warisan Orde Baru, dengan dominasi militer di berbagai sektor, yang sebetulnya sudah di luar ranah pertahanan yang menjadi tugas pokoknya. Ikut campurnya militer di berbagai urusan sipil, termasuk kontrol terhadap media, menimbulkan hubungan yang tidak nyaman bagi media. Sesudah era reformasi, institusi TNI harus menyesuaikan diri dengan tuntutan refortmasi dan sadar bahwa pihaknya tidak bisa lagi mengontrol media dengan pendekatan represif seperti dulu. TNI tahu, zaman sudah berubah. Namun, kebutuhan TNI akan media sebagai sarana pencitraan, penggalangan, sosialisasi, dan mobilisasi opini, tidaklah berubah. Apalagi, harus diakui, TNI tetap merupakan salah lembaga strategis yang harus diperhitungkan di negara ini. TNI sejak awal sangat sadar tentang pentingnya penguasaan dan kontrol terhadap pemberitaan media massa. Dalam sejarahnya, Angkatan Bersenjata Republik In...

Oleh Satrio Arismunandar Hubungan media dengan aktor keamanan Secara umum, hubungan antara media dan aktor-aktor keamanan –seperti polisi dan militer-- sering ditandai oleh sikap saling kurang percaya atau kecurigaan, serta keengganan untuk bekerjasama. Sikap-sikap semacam ini tentu tidak muncul begitu saja, tetapi ada pengalaman-pengalaman aktual yang melatarbelakanginya. Militer di Indonesia, khususnya di era Orde Baru, menjadi alat penguasa untuk menghambat, meredam, mengontrol dan memberangus media. Kontrol terhadap media pada 1966 dilakukan lewat mekanisme perizinan, yaitu Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari otoritas keamanan militer, Kopkamtib. [1] Secara umum, media ingin menjaga kebebasan dan independensinya, dan karena itu tidak mau tunduk pada kehendak atau arahan aktor-aktor keamanan. Di sisi lain, terdapat konteks-konteks tertentu dari isu-isu keamanan nasional atau keadaan darurat yang memungkinkan terjadinya pembatasan pemb...

Oleh Satrio Arismunandar Laporan Jurnalis dan Aktor Sektor Keamanan Membahas laporan jurnalis dan kaitannya dengan aktor keamanan (seperti militer dan polisi), tentu lebih afdolnya harus melihat fungsi, tujuan, dan tugas pokok dari aktor keamanan tersebut. Sebagai contoh, akan dibahas di sini pemberitaan tentang polisi, sebagai aktor keamanan yang paling intens berinteraksi dengan masyarakat. Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjabarkan fungsi dan tujuan kepolisian dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lantas, bagaimana pantauan pers di Indonesia terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif, cermat, dan waktu penelitian yang memadai. Namun, untuk gambaran sekilas, kita dapat meng...

Oleh Satrio Arismunandar Peran yang Bisa Dilakukan Media dalam RSK Lantas bagaimana peran media dalam RSK? Media memiliki peran penting dalam memantau lembaga-lembaga keamanan. Media juga membantu warga negara dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai (informed decisions) tentang sektor keamanan. Namun, jurnalis seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam meliput sektor keamanan, dan dalam mewujudkan fungsi media untuk pengawasan dan kontrol sosial tersebut. Pemerintah atau aktor-aktor keamanan mungkin membatasi akses jurnalis terhadap informasi, atau berusaha mengkooptasi para jurnalis tersebut. Sementara, media mungkin juga menghadapi risiko menginternalisasi perspektif resmi pemerintah atau aktor keamanan tentang ancaman-ancaman (perceived threats) yang diperkirakan muncul terhadap keamanan nasional. Jika media terlalu mengandalkan pada atau mengistimewakan pernyataan-pernyataan otoritas resmi, ditambah kurangnya pengalaman di pihak media dalam mena...

Oleh Satrio Arismunandar Pengantar Media atau pers memiliki peran penting, untuk tidak mengatakan sangat vital, dalam suatu negara demokratis. Keberadaan media yang bebas dan independen sering disebut sebagai pilar keempat, yang menopang kehidupan demokrasi. Tiga pilar lainnya yang sejajar posisinya adalah kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam proses demokratisasi di Indonesia sendiri, khususnya pasca gerakan reformasi 1998, media juga sudah menunjukkan perannya yang signifikan. Media yang dimaksud dalam tulisan ini adalah media massa, yang mencakup spektrum yang sangat luas. Mulai dari media cetak yang konvensional (seperti suratkabar dan majalah), media elektronik (radio dan televisi), serta media online (situs berita, weblog, jejaring sosial, dan sebagainya). Sedangkan reformasi sektor keamanan (RSK) atau Security Sector Reform (SSR) sendiri adalah sebuah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara, sejalan dengan prinsip demokrasi, profesio...

Oleh Satrio Arismunandar Ilmu bela diri itu ada berbagai jenis dan memiliki tingkatan-tingkatan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Banyak orang sudah tahu tentang adanya tingkatan-tingkatan ini. Namun, tingkatan-tingkatan yang akan saya sebutkan ini mungkin agak berbeda dengan yang pernah Anda tahu. Terus terang, saya sebenarnya memang bukan ahli bela diri. Saya hanyalah sekadar penggemar film kungfu dan fans aktor-aktor laga semacam Bruce Lee, Jet Li, Jacky Chen, Ti Lung, Chen Kuan Tai, David Chiang, dan sebagainya. Saya juga penggemar kisah-kisah silat klasik, yang dulu pernah dituliskan oleh Gan KL, O.K.T, Asmaraman S. Kho Ping Hoo, dan lain-lain. Jadi, tingkatan ilmu bela diri yang saya paparkan di sini lebih merupakan hasil perenungan saya, dari sekian banyak bacaan yang campur aduk, termasuk hasil membaca kisah-kisah sufi. Supaya tidak berkepanjangan, langsung saja saya mulai dari tingkatan ilmu bela diri yang paling rendah. Ini adalah bela diri yang semata menga...

Peta persaingan politik internal di Partai Demokrat goyah dan para simpatisan pun heboh. Apa pasalnya? Ternyata dua kandidat untuk pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie, tegas menyatakan: kini mereka berbalik mendukung Andi Mallarangeng! Media massa, para politisi, dan publik tentu jadi bingung, karena ketiga kandidat sebelum ini bersaing sengit untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka sudah perang iklan dan menggalang dukungan daerah dan cabang. Apa yang terjadi? Apakah SBY telah mengintervensi, ikut campur dan menekan Anas dan Marzuki untuk mendukung Andi Mallarangeng? Atau apakah ada politik uang yang bermain di sini? Demikian pertanyaan gencar dari para wartawan kepada Anas dan Marzuki. Dalam konferensi pers yang digelar khusus di hotel mewah, kepada para wartawan, Anas dan Marzuki pun menjelaskan maksud dukungan mereka pada Andi Mallarangeng. "Kami mendukung Andi Mallarangeng, yang pernah mengatakan bahwa BELUM SAATNYA ORANG ...

Seringkali aku berkata, Ketika semua orang memuji milikku Bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan Bahwa mobilku hanyalah titipan-Nya Bahwa rumahku hanyalah titipan-Nya Bahwa hartaku hanyalah titipan-Nya Bahwa putraku hanyalah titipan-Nya Tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya: Mengapa Dia menitipkan padaku ? Untuk apa Dia menitipkan ini padaku ? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk milik-Nya itu ? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku ? Mengapa hatiku justru terasa berat, ketika titipan itu diminta kembali oleh-Nya ? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah Kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka Kusebut itu sebagai panggilan apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita Ketika aku berdoa, kuminta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua "derita" adalah hukuman bagiku Seolah ...