BOX: SIKAP MEDIA TERHADAP REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DI INDONESIA

Oleh Satrio Arismunandar

Box: Sikap Media Terhadap RSK di Indonesia

Sikap media era reformasi terhadap RSK di Indonesia sebetulnya cukup bervariasi. Untuk beberapa media cetak mapan bersirkulasi nasional, seperti Majalah Tempo atau Harian Kompas, secara umum dapat dikatakan bahwa media bersikap mendukung RSK. Secara berkala, berbagai media meliput perkembangan proses RSK.

Sayang, belum ada penelitian yang sangat cermat dan komprehensif tentang penyikapan media terhadap isu-isu RSK. Namun, secara sepintas bisa dikatakan cukup positif, meski belum sangat intensif. Jika bicara tentang RSK, ukurannya secara sederhana adalah seberapa jauh aktor-aktor keamanan telah men jalankan agenda reformasi itu.

Terhadap TNI atau militer, misalnya, isu yang disorot adalah kinerja pemerintah terkait langkah pengambilalihan bisnis TNI, yang di era Orde Baru bisa dibilang sudah begitu meluas dan tak terkendali. Sebagian besar media memberitakan, program itu pantas memperoleh rapor merah karena hingga saat artikel ini ditulis tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal, program tersebut telah dicanangkan sekitar lima tahun lalu.

Sorotan lain menyangkut soal hukum dan perundang-undangan. Misalnya, pada pembahasan RUU Peradilan Militer. Pembahasan RUU terkait perubahan UU No 31/1997 itu tidak menemui kesepakatan. Komisi I DPR-RI, yang membidangi politik, pertahanan, dan luar negeri, tidak menemukan titik temu dengan pemerintah. Sebab, RUU Peradilan Militer dimasukkan dalam program 100 hari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ironisnya, pemerintah tidak memasukkannya dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010.

Pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur mekanisme penyadapan juga jadi persoalan, karena keluarnya RPP itu sama sekali di luar koordinasi dengan Komisi I DPR. Artinya, ada kritik media terhadap ketidakjelasan skala prioritas di pihak pemerintah dalam memproses legislasi dan aturan yang terkait dengan RSK.

Namun, selama setahun terakhir, berita tentang TNI yang paling mewarnai media tampaknya adalah berbagai kecelakaan yang menimpa prajurit TNI, terkait kegagalan fungsi alutsista, seperti kecelakaan pesawat, helikopter, dan sebagainya. Alutsista yang dimiliki TNI itu sudah sangat usang, membahayakan jika terus dioperasikan, tapi tak kunjung diganti karena alasan keterbatasan anggaran.

Kesiapan alutsista dan ketersediaan anggaran adalah salah satu syarat utama bagi terciptanya sosok TNI yang profesional, yang bisa menjalankan tugas dan peran pertahanan secara optimal. Dengan demikian, lewat kritiknya terhadap cara penanganan kecelakaan-kecelakaan alutsista yang telah memakan korban jiwa para prajurit TNI itu, media telah menyorot isu profesionalisme TNI dan komitmen pemerintah untuk menegakkannya.

Sedangkan dalam pemberitaan terhadap polisi, ada dua isu menonjol dalam setahun terakhir. Pertama, menyangkut apresiasi terhadap Polri atas keberhasilan memberantas terorisme, dengan tertangkapnya dan terbunuhnya sejumlah tersangka teroris.

Media televisi seperti TVOne dan Metro TV malah menyiarkan secara langsung “penyerbuan markas teroris” oleh Detasemen Khusus 88. Sebuah tontonan siaran langsung kasus terorisme terpanjang dalam sejarah pertelevisian di Indonesia. Secara tak langsung, media TV menjadi “humas” pihak Polri, dengan memberi citra positif bahwa polisi telah menjalankan fungsi menjaga keamanan dengan baik.

Namun, isu kedua justru sangat negatif bagi citra polisi. Yaitu, isu kriminalisasi terhadap dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Keduanya dituding menyalahgunakan wewenang di KPK dan menerima suap. Tuduhan ini tidak pernah terbukti, dan terkesan dicari-cari. Bahkan ada potensi benturan kepentingan pada tahap penyidikan perkara Chandra dan Bibit, antara Susno Duadji sebagai pribadi yang tersadap KPK, dengan jabatan Susno selaku Kabareskrim.

Proses hukum terhadap Chandra dan Bibit menjadi isu strategis di masyarakat, bahkan memancing aksi protes yang meluas, karena kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut, yang antara lain dilakukan oleh aparat polisi dan kejaksaan agung.[1] Polisi dalam hal ini berperan sebagai alat kekuasaan, seperti zaman Orde Baru, yang berusaha melemahkan gerakan pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan KPK.

Lewat kasus ini, media telah menyorot kultur di tubuh kepolisian, yang tampaknya masih terikat pada “budaya lama” dan belum sepenuhnya sejalan dengan semangat reformasi. Profesionalisme polisi selaku penyidik juga dianggap sangat lemah. Bahkan, polisi tampaknya harus melakukan perombakan besar-besaran di dalam institusinya, karena yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini justru perwira-perwira polisi di tingkat tertinggi, bukan level bawahan.

[1] Untuk menjawab kecurigaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2 November 2009, menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”). Tim 8 menyimpulkan, antara lain: Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit. Maka, profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat lemah, mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ di kalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya instruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.