MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (4) - HUBUNGAN MEDIA DENGAN AKTOR KEAMANAN

Oleh Satrio Arismunandar

Hubungan media dengan aktor keamanan

Secara umum, hubungan antara media dan aktor-aktor keamanan –seperti polisi dan militer-- sering ditandai oleh sikap saling kurang percaya atau kecurigaan, serta keengganan untuk bekerjasama. Sikap-sikap semacam ini tentu tidak muncul begitu saja, tetapi ada pengalaman-pengalaman aktual yang melatarbelakanginya.

Militer di Indonesia, khususnya di era Orde Baru, menjadi alat penguasa untuk menghambat, meredam, mengontrol dan memberangus media. Kontrol terhadap media pada 1966 dilakukan lewat mekanisme perizinan, yaitu Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari otoritas keamanan militer, Kopkamtib.[1]

Secara umum, media ingin menjaga kebebasan dan independensinya, dan karena itu tidak mau tunduk pada kehendak atau arahan aktor-aktor keamanan. Di sisi lain, terdapat konteks-konteks tertentu dari isu-isu keamanan nasional atau keadaan darurat yang memungkinkan terjadinya pembatasan pemberitaan media.

Pada saat yang sama, media juga rentan terhadap berbagai lobi, tekanan dan politisasi. Mekanisme semacam itu biasanya tampak pada negara-negara yang sedang menjalani transisi yang tak mudah ke arah demokrasi. Indonesia tentu termasuk dalam kategori ini. Latar belakang yang kompleks dari kesiagaan keamanan global, perang, terorisme, dan proses transisi politik yang sedang berlangsung, memberi momen yang pas untuk menguji kembali hubungan-hubungan yang sulit antara media, pemerintah, polisi, dan militer.[2]

Hubungan media dengan aktor keamanan di Indonesia, khususnya sejak era Orde Baru di bawah Soeharto sampai era reformasi di bawah Presiden SBY tidak pernah seratus persen mulus. Sebagai gambaran, bisa dilihat pada pernyataan akhir tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang mencatat bahwa selama kurun 2008 dan 2009 kekerasan terhadap jurnalis masih juga terjadi di negeri ini.

Menurut catatan AJI Indonesia, selama tahun 2008 terdapat 60 kasus kekerasan terhadap insan media. Jenis kekerasan tersebut meliputi: serangan fisik (21 kasus), ancaman (19 kasus), pengusiran dan larangan meliput (9 kasus), tuntutan hukum (6 kasus), sensor (3 kasus), demonstrasi (1 kasus), dan penyanderaan (1 kasus).

Pelaku ancaman tersebut datang dari berbagai kalangan. Pelaku paling banyak adalah: massa pendukung salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah (20 kasus), aparat pemerintah (11 kasus), anggota polisi (11 kasus), anggota TNI (8 kasus), hakim (3 kasus), aktivis LSM (2 kasus), orang tidak dikenal (4 kasus), dan preman (1 kasus). Patut dicatat di sini bahwa total terdapat 19 kasus kekerasan yang dilakukan aktor keamanan (polisi atau militer) terhadap jurnalis.

Sedangkan sepanjang tahun 2009, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah 40 kasus. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi, pembunuhan (1 kasus), pemukulan (20 kasus), larangan meliput (4 kasus), tuntutan hukum (7 kasus), penyanderaan (2 kasus), intimidasi (1 kasus), demonstrasi (2 kasus), dan sensor (2 kasus). Ada penurunan dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap saja angka kekeraan ini cukup besar.

Sepuluh tahun sejak gerakan reformasi 1998 yang menjatuhkan Soeharto, indeks kebebasan pers Indonesia justru merosot. Menurut laporan tahunan Reporters Sans Frontieres, organisasi jurnalis yang memperjuangkan kebebasan pers di dunia, indeks kebebasan pers Indonesia tahun 2008 menurun dari posisi 100 tahun sebelumnya ke posisi 111. Selama ini, indeks kebebasan pers tersebut dipercayai oleh publik internasional sebagai tolok ukur demokrasi di suatu negara.

[1] Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kopkamtib adalah organisasi pusat yang langsung berada di bawah komando Presiden RI pada saat itu, Jenderal Soeharto dan didirikan pada tanggal 10 Oktober 1965. Di bawah organisasi ini terdapat serangkaian organisasi militer atau non-militer yang melaksanakan tugas dan program Kopkamtib. Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelejen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
[2] Lihat Caparini, Marina (ed.). 2004. Media in Security and Governance : The Role of the News Media in Security. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).