Pilihan pemerintah Jokowi, untuk memberikan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China, membuat Jepang kecewa berat. Pemerintah Jokowi harus menjaga keseimbangan hubungan dengan China, Jepang, dan Amerika.
Megaproyek kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung akhirnya dimenangkan China, karena proposal China dianggap memenuhi semua syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah tanpa menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan tanpa menuntut jaminan dari pemerintah.
Presiden meminta agar kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan skema business to business (B to B), tanpa jaminan dan anggaran pemerintah. Proposal Jepang ditolak karena masih menggunakan jaminan pemerintah Indonesia, sesuatu yang tidak diinginkan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Secara teknis pilihan pemerintah RI yang memenangkan proposal China itu “benar.”
Meski demikian, Jepang tetap kecewa berat. Kekecewaan itu karena pihak Jepang yakin sekali bahwa Indonesia akan memilih dirinya menjadi mitra strategis dalam pembangunan transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini karena Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam pembangunan Indonesia sejak 1970-an. Dalam hal perkereta-apian, produk teknologi Jepang dengan “kereta api peluru” atau Shinkansen-nya juga sudah terkenal keandalannya.
Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang pada Maret 2015, ia sempat menaiki Shinkasen dan merasa terkesan. Ia mengekspresikan minat yang kuat terhadap teknologi Jepang. Meski demikian, Indonesia toh memilih China untuk mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dilaporkan bahwa Jokowi telah mengadakan diskusi lebih lanjut dengan Presiden China Xi Jinping tentang proyek itu pada 22 April 2015, di sela-sela KTT Asia-Afrika di Jakarta.
Kekalahan dalam proyek kereta cepat ini dipandang sebagai pukulan berat terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe, yang ingin menggiatkan pertumbuhan ekonomi Jepang melalui proyek-proyek infrastruktur di luar negeri. Urusan kereta api ini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga politis, baik politik dalam negeri Jepang maupun politik luar negeri yang mencakup hubungan Jepang-Indonesia.
“Ini bukan soal hanya persaingan kedua negara, atau persaingan bisnis. Tapi Jepang kan sudah terbukti menjadi mitra strategis kita dalam membangun infrastruktur sejak lama. Bukan ujuk-ujuk datang bawa proposal. Dia yakin kita teman sejatinya,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya sesudah berkunjung ke Jepang, 21 Februari 2016.
Harus Menjaga Keseimbangan
Berurusan dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer besar, seperti Jepang, China, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lainnya, Indonesia selalu mengupayakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam wujud konkret, Indonesia selalu berusaha menjaga keseimbangan relasi dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan itu.
Belakangan, di bawah pemerintahan Jokowi-JK, ada kesan bahwa Indonesia agak terlalu condong ke China. Ini menimbulkan “ketidaksukaan” di pihak-pihak yang berseberangan dengan China. China yang sedang mengalami perlambatan ekonomi, justru menginvestasikan dananya secara signifikan di Indonesia. Sebaliknya, posisi Jepang menjadi “agak tersisihkan.” Dari sudut pandang Indonesia sendiri, perluasan hubungan dengan China ini mungkin berguna untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap Jepang.
Bukan cuma di proyek kereta cepat, Jepang tersisih. Kemunduran lain adalah terkait proyek pelabuhan Cilamaya, yang merupakan bagian kunci dari prakarsa Kawasan Prioritas Metropolitan (Metropolitan Priority Area). Ini adalah program pengembangan infrastruktur, yang diimplementasikan oleh pemerintah sebelumnya dalam sebuah transaksi dengan konsorsium perusahaan swasta-publik Jepang.
JICA (Japan International Cooperation Agency) dan lain-lain mengadakan studi-studi kelayakan untuk proyek ini, yang bertujuan mengembangkan pelabuhan baru di sebuah kawasan, di mana terdapat konsentrasi tinggi perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang, termasuk Toyota Motor. Namun proyek di lokasi Cilamaya itu kini telah dibatalkan, untuk dipindahkan ke lokasi lain.
Alasan resmi pembatalan proyek itu, seperti dikatakan Wapres Jusuf Kalla, adalah “Kita membutuhkan pelabuhan yang lebih aman dan efisien.” Itulah alasan mengapa pemerintah Jokowi-JK tidak mendukung pembangunan pelabuhan baru di dekat Jakarta. Lokasi itu dianggap terlalu dekat dengan anjungan pengeboran minyak lepas pantai, sehingga berpotensi membahayakan pelabuhan dan mengganggu produksi minyak.
Proyek itu masih mungkin untuk diteruskan di lokasi yang berbeda, atau mungkin tetap dilanjutkan sesuai rencana awal di lokasi yang sama dengan dana sektor swasta. Namun, tetap saja bahwa keputusan pemerintah Jokowi-JK merupakan kemunduran besar bagi pihak Jepang.
Pemerintah Jokowi-JK ingin mengarahkan investasi langsung asing lebih banyak ke arah proyek-proyek yang akan memperkuat pengembangan daerah dan industri yang berorientasi ekspor. Kebijakan baru ini membuat pemerintah RI mengurangi dukungan terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dipimpin Jepang.
Perlu Merangkul Jepang
Dengan berbagai latar belakang itu, Bahlil Lahadalia sempat melakukan kunjungan selama sepekan di Jepang, dan ia mengaku menangkap kekecewaan berat dari pemerintah Jepang, terkait kegagalan menggarap proyek HST Jakarta-Bandung. “Makanya kita usul agar Bapak Presiden memulihkan kepercayaan Jepang kepada kita, dengan merangkul dalam berbagai proyek pembangunan lainnya,” tegas Bahlil.
Hipmi menilai, proyek HST tersebut memang feasible secara ekonomi-politik, sejauh tidak menggunakan APBN dan tidak merugikan atau menghilangkan aset negara di perusahaan negara, yang menjadi mitra perusahaan China yang menggarap proyek tersebut. Proyek itu diperkirakan menelan biaya Rp 78 triliun atau sekitar 4,3 miliar dollar AS.
Peranan Jepang dalam membangun perekonomian Indonesia selama ini tidak boleh diremehkan. Hipmi Research Center menunjukkan data bahwa Jepang menduduki peringkat ketiga dengan nilai rencana investasi di Indonesia mencapai Rp 100,6 triliun, meski posisinya masih di bawah China dan Singapura. Investasi Jepang pada 2015 tersebut naik 130 persen jika dibandingkan dengan capaian pada 2014 di posisi Rp 43,7 triliun.
Menurut Bahlil, salah satu ciri khas investasi Jepang di Indonesia adalah sifatnya jangka panjang dan masuk ke sektor riil. Jepang berani membangun manufaktur otomotif, dan masuk dalam investasi yang bersifat labour intensive. Investasi Jepang menyerap banyak tenaga kerja. Komitmennya jangka panjang dan memberi nilai tambah pada perekonomian.
Investasi Jepang memang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Jepang meraih kembali posisi sebagai investor asing terbesar pada 2013. Namun, sekitar 90 persen dana investasi itu pada 2014 diarahkan ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. Sebagian besar difokuskan pada sektor otomotif, pangan, dan industri-industri lain yang melayani pasar domestik (domestic driven). Pendekatan Jepang yang Jakarta-sentris ini kurang sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi.
Menurut sudut pandang pemerintah Jokowi-JK, konsentrasi pembangunan yang berlebihan di Jakarta memperlambat pengembangan daerah dan memperburuk kemacetan di dan sekitar Jakarta. Pemerintah ingin menyalurkan lebih banyak investasi asing di wilayah luar Jawa. Pemerintah ingin meningkatkan persentase investasi asing di luar Jawa, dari 42 persen pada 2014 menjadi 62 persen pada 2019. Pemerintah juga menginginkan lebih banyak modal bagi industri-industri ekspor, untuk meningkatkan neraca berjalan dan menstabilkan nilai rupiah.
Beberapa pejabat pemerintah juga terganggu dengan pendekatan Jepang dalam berinvestasi di Indonesia. “Jepang menghambat pertumbuhan perusahaan-perusahan lokal dan hanya mendorong impor bahan-bahan mentah, dan sebagai akibatnya memperburuk defisit neraca berjalan,” ujar seorang pejabat Indonesia, seperti dikutip Nikkei. Dalam posisi inilah, China masuk dan menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah Jokowi-JK. ***
Jakarta, Februari 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL
Komentar
Posting Komentar