Langsung ke konten utama

Negara Gagal

Oleh: Satrio Arismunandar

Berbagai kondisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, yang terkesan berantakan, kacau, tak jelas arah, ditambah lagi perilaku korup yang meluas di seluruh lapisan masyarakat, membuat kita sering putus asa. Inikah “hasil terbaik” dari gerakan reformasi 1998? Padahal gerakan reformasi waktu itu kita dukung dengan gegap gempita. Situasi ini juga memunculkan wacana: Apakah Indonesia adalah negara gagal (failed state)?

Untuk menjawabnya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan negara gagal. Negara gagal adalah negara yang tidak bisa lagi menjalankan fungsi-fungsi dasar, seperti pendidikan, keamanan, atau pemerintahan, yang biasanya terjadi karena kekerasan yang memecah-belah atau kemiskinan ekstrem. Dalam kevakuman kekuasaan ini, rakyat menjadi korban dari faksi-faksi yang bersaing dan kejahatan. Kadang-kadang PBB atau negara-negara tetangga akan ikut campur tangan, untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan.

Bagaimanapun, negara-negara gagal tidak hanya disebabkan oleh faktor internal. Pemerintah-pemerintah asing juga bisa mendestabilisasi sebuah negara dengan mengompori perang etnik atau mendukung pasukan pemberontak, yang menyebabkan negara itu runtuh.

Dalam artikelnya “10 Reasons Countries Fall Apart” di Foreign Policy (Juli/Agustus 2012), ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson, pengarang buku Why Nation Fails, memberi perspektif menarik tentang mengapa bisa terjadi negara gagal, dengan memfokuskan pada lembaga-lembaga domestik dan peran para elite politik dan elite ekonomi. Dua ekonom ini memberi contoh konkret dengan apa yang disebutnya lembaga-lembaga ekonomi yang “ekstraktif” (extractive), yang memberi penjelasan tentang ketiadaan rangsangan untuk pertumbuhan.

Ada beberapa negara yang gagal secara spektakuler, dengan keruntuhan total semua lembaga negara. Misalnya, yang terjadi di Afganistan sesudah penarikan mundur pasukan Soviet dari negeri itu, dan digantungnya Presiden Mohammad Najibullah. Contoh lain, adalah yang terjadi selama satu dasawarsa perang saudara di Sierra Leone, di mana keberadaan pemerintah betul-betul lenyap.

Sebagian besar negara yang runtuh, bagaimanapun, mengalami hal itu bukan seperti sebuah ledakan singkat, namun melalui rintihan panjang yang menyakitkan. Kegagalan mereka terjadi bukan dalam sebuah ledakan perang atau kekerasan, namun karena ketidakmampuan total dalam memanfaatkan potensi besar masyarakatnya untuk tumbuh, yang menterpurukkan warganya ke kemiskinan seumur hidup. Kegagalan yang lambat dan melumatkan ini menyebabkan banyak warga negara di Afrika sub-Sahara, Asia, dan Amerika Latin hidup dengan standar yang sangat jauh di bawah standar kehidupan warga di negara-negara Barat.

Yang tragis adalah bahwa kegagalan itu bukan terjadi secara kebetulan. Negara-negara itu ambruk karena mereka dikuasai oleh apa yang kita sebut lembaga-lembaga ekonomi “ekstraktif.” Yakni, lembaga yang menghancurkan insentif, mengecilkan inovasi, dan mengisap habis bakat dari para warganegaranya, dengan menciptakan lapangan bermain yang tidak adil dan merampok peluang dari mereka.

Lembaga-lembaga ini bukan ditempatkan di sana secara tak sengaja karena kekeliruan, tetapi karena maksud tertentu. Lembaga-lembaga itu ada untuk keuntungan para elite, yang meraup banyak dari ekstraksi – apakah itu dalam bentuk bahan tambang yang bernilai, tenaga kerja paksa, atau monopoli yang dilindungi –dengan merugikan masyarakat. Tentu saja, elite semacam itu mendapat keuntungan dari lembaga-lembaga politik yang diakali juga, serta memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mencondongkan sistem ke arah yang menguntungkannya.

Namun negara-negara yang dibangun di atas cara-cara eksploitasi itu secara tak terhindarkan akan gagal, dengan menyeret seluruh sistem yang korup itu ikut ambruk bersama mereka. Hal ini seringkali menjurus ke terjadinya penderitaan rakyat yang sangat dahsyat.

Indonesia saat ini mungkin bukan negara gagal, atau belum bisa dikategorikan sebagai negara gagal. Namun ini bukan berarti kita bisa bersantai membiarkan situasi dan kondisi “bayang-bayang kegagalan” di sekitar kita. ***


Jakarta, Maret 2016
Ditulis untuk Rubrik Oase, Majalah AKTUAL

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hasman Ma’ani: Implementasi Nawacita Lewat Mitigasi di Daerah Rawan Bencana

Jakarta, aktual.com – Tujuan implementasi Nawacita ke-3 melalui Kemendesa antara lain adalah memberikan penanganan terhadap daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi, serta penanganan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi. Hal itu dinyatakan Drs. Hasman Ma’ani, M.Si., Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana kepada wartawan, di kantornya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), di Jakarta, Senin (9/5). Hasman diwawancarai dalam kaitan penerapan Nawacita dalam masalah daerah rawan bencana di Indonesia. Ditambahkan oleh Hasman, tujuan lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Lalu mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota, melalui pembangunan kawasan perdesaan,” tutur Hasman. Wujud implementasi berikutnya, kata Hasma...

Iko Uwais, Aktor Laga yang Mendunia Lewat Silat

Oleh: Satrio Arismunandar Bagi penggemar film laga, nama Iko Uwais sudah tak asing lagi. Berbekal keahlian pencak silatnya, aktor sekaligus koreografer atau penata laku adegan laga ini bukan bukan cuma tenar di skala nasional, tetapi sudah mendunia. Ini antara lain berkat kesuksesan film “Merantau” dan “The Raid” yang dibintanginya. Uwais Qorny, atau lebih dikenal sebagai Iko Uwais, lahir di Jakarta, 12 Februari 1983. Pada usia 33 tahun, bintangnya sudah melejit sebagai aktor, koreografer film, dan atlet pencak silat Indonesia. Ia memulai debutnya di dunia perfilman ketika memerankan Yuda, seorang perantauan Minangkabau dalam film “Merantau” (2009). Dibesarkan di lingkungan Betawi, sejak berusia 10 tahun Iko sudah belajar seni bela diri tradisional Indonesia, pencak silat. Ia belajar di perguruan asuhan pamannya, Tiga Berantai, yang beraliran silat Betawi. Pada 2003, Iko meraih posisi ketiga pada turnamen pencak silat tingkat DKI Jakarta. Pada 2005, ia menjadi pesilat terbaik dalam ka...

Program Reklamasi Berkelanjutan di Bekas Pertambangan Timah Bangka

Oleh: Satrio Arismunandar PT Refined Bangka Tin (RBT) pada 15 Agustus 2017 meluncurkan Program Reklamasi Berkelanjutan “Green for Good”. Ini adalah program konservasi lahan bekas penambangan timah, untuk mengembalikan fungsi tanah yang sudah tidak produktif. Demikian laporan wartawan indonesiamandiri.id dari Bankza bdelitung. Program ini melibatkan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, aparat keamanan, LSM, serta organisasi nasional dan International. Program ini juga bertujuan memberikan sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat di sekitar tambang. Sebagai salah satu produsen timah terbesar di Indonesia, yang menjalankan Program Reklamasi Berkelanjutan, RBT akan mengembalikan lahan seluas 50 hektar bekas pertambangan untuk digunakan sebagai kawasan konservasi lahan, agrikultur, agrowisata, dan eco-education. Eco-education mengajarkan cara bertani serta menjaga lingkungan yang baik kepada masyarakat setempat. RBT juga ingin memastikan, semua aktiv...